Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Meneliti dan Menulis (Kolibi). Jurnal nasional ini bertujuan untuk mendiseminasikan penelitian ilmu komunikasi di berbagai bidang antara lain Komunikasi Politik, Komunikasi Bisnis, Komunikasi Pemasaran dan Komunikasi Pembangunan.
MONEY POLITIK DAN KUALITAS WAKIL RAKYAT: ANALISIS DAPIL 4 KOTA PALEMBANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak praktik money politik terhadap kualitas anggota legislatif terpilih di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Palembang. Fenomena maraknya politik uang dalam proses pemilu menjadi persoalan serius karena berpotensi menghasilkan wakil rakyat yang tidak kompeten dan hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pemilih dan tokoh masyarakat di Dapil 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik money politik berdampak negatif terhadap kualitas legislator, terlihat dari rendahnya kapasitas, integritas, serta komitmen terhadap aspirasi rakyat. Money politik juga memperkuat hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih, yang melemahkan akuntabilitas politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi politik berkelanjutan dan penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang.
Copyright (c) 2025 Dede Ardiansyah, Taufik Akhyar , Erik Darmawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
SOSIALISASI PEMILU 2024 OLEH KPUD KABUPATEN BUNGOPenelitian ini membahas tentang sosialisasi pemilu 2024 seperti, pemungutan suara, jadwal pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih yang berkaitan dengan bentuk upaya pada pelaksanaan pemilu 2024 oleh KPUD Ka
Penelitian ini membahas tentang sosialisasi pemilu 2024 seperti, pemungutan suara, jadwal pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih yang berkaitan dengan bentuk upaya pada pelaksanaan pemilu 2024 oleh KPUD Kabupaten Bungo. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat menjelang pemilu yang akan datang. Pelaksanaan sosialisasi pemilu 2024 sudah dilaksanakan dengan berbagai saluran, seperti media sosial, media elektronik, media cetak, dan pertemuan langsung dengan masyarakat.Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktifitas sosial, tindakan, serta persepsi orang secara individu atau kelompok. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang komperhensif mengenai pelaksanaan program tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialiasi pemilu 2024 oleh KPUD kabupaten Bungo dapat dilakukan dengan sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media sosial, pemanfaatan media massa. Dengan hal tersebut, masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan efektif mengenai kapan, di mana dan bagaimana tata cara pemilihan pada pemilu 2024 yang diadakan oleh KPUD Kabupaten Bungo.
Copyright (c) 2025 Silfia Okta Eka Putri, Al Rafni , Cici Nur Azizah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH KONTEN REVIEW RAMEN DAN KUALITAS INFORMASI PADA AKUN TIKTOK @EVENHARYOGO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
Komunikasi pemasaran melalui media sosial, seperti TikTok efektif dalam memperkenalkan produk kepada publik. Konten review ramen pada akun TikTok @evenharyogo memanfaatkan platform ini untuk menarik perhatian, membangkitkan minat, dan mendorong tindakan pembelian dengan menyajikan informasi yang menarik dan relevan tentang produk ramen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konten review ramen dan kualitas informasi pada akun Tiktok @evenharyogo terhadap keputusan pembelian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui survei berupa kuisioner yang disebarkan melalui google form kepada 400 responden yang sudah ditentukan dengan teknik purposive sampling dan menggunakan rumus slovin. Penelitian ini menggunakan teori elaboration likelihood model (ELM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara konten review (X1) dan kualitas informasi (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) sebesar 81,6%, dan sisanya 18,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diketahui. Sehingga, dari penelitian ini peneliti berharap penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan sebuah referensi serta wawasan tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai konten review dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian.
Copyright (c) 2025 Nadhilah Khairina Putri, Emilianshah Banowo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa poin penting dalam hasil yang diperoleh dapat disimpulkan: Penelitian ini mengkaji peran dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang memberikan perubahan signifikan terhadap dinamika legislatif di Indonesia. Evaluasi terhadap kewenangan DPD dalam proses legislasi sebelum putusan tersebut menunjukkan bahwa DPD memiliki peran yang terbatas, terutama dalam memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. Meskipun dapat memberikan masukan, keputusan akhir tetap ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna, menempatkan DPD pada posisi konsultatif dalam proses legislasi. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 memperluas wewenang DPD dalam proses legislasi dengan menegaskan bahwa DPD memiliki hak untuk terlibat secara lebih mendalam dalam pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya, bersama dengan DPR dan Pemerintah. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi DPD untuk tidak hanya memberikan pertimbangan, tetapi juga ikut serta aktif dalam menyusun isi RUU yang berdampak langsung pada daerah-daerah di Indonesia. Implikasi praktisnya adalah adanya penyesuaian dalam tata tertib dan prosedur legislatif antar lembaga, serta peningkatan keterlibatan DPD dalam setiap tahap pembahasan RUU yang relevan.
Copyright (c) 2025 Achmad Amrullah Maulidi, Rommy Hardyansah , Muhammad Catur Rizki , Febrian Dirgantara https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Aplikasi Kencan Online Sebagai Media Eksploitasi Seksual Perempuan: Studi Kasus Pengguna Tinder
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam membangun relasi personal. Aplikasi kencan online seperti Tinder menawarkan kemudahan dalam mencari pasangan, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa potensi eksploitasi seksual, terutama terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aplikasi Tinder digunakan sebagai media eksploitasi seksual terhadap perempuan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teori feminisme radikal dari Kate Millett menjadi landasan teoritis utama dalam mengkaji relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pengguna Tinder, aktivis lembaga perlindungan perempuan, serta analisis dokumen dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan rentan mengalami pelecehan, manipulasi emosional, hingga pemaksaan seksual melalui interaksi di aplikasi. Faktor patriarki, kurangnya regulasi digital, dan minimnya literasi gender turut memperparah kondisi tersebut. Penelitian ini menyarankan perlunya intervensi kebijakan, edukasi digital, dan penguatan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual dalam ruang digital.
Copyright (c) 2025 Yeni Debora Enjelina Pasaribu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP KEBOCORAN DATA YANG TERJADI PADA DATA NASABAH APLIKASI PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA
Kejahatan pencurian data merupakan persoalan krusial yang dihadapi dalam era digital saat ini. Ketika data pribadi jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, hal ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi berbagai pihak. Salah satu kasus pencurian data terjadi di institusi keuangan negara, yaitu Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang sumber datanya berasal dari data sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan data di Indonesia. Pelaku tindak pidana pencurian data dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan denda. Namun demikian, peraturan yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, penanganan terhadap kejahatan siber harus diiringi dengan penerapan hukuman yang tegas dan berat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi sangat penting guna menjamin perlindungan masyarakat, khususnya dalam menghadapi kemajuan teknologi dan internet yang berkembang dengan pesat. Negara, melalui pemerintah, memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi hak privasi warga negara, termasuk keamanan atas data pribadi mereka.
Copyright (c) 2025 Najwa Putri Gunawan, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEREKAMAN TIDAK SAH DAN PENYEBARAN KONTEN PRIBADI DI PLATFORM DIGITAL
Kemajuan teknologi digital telah membawa konsekuensi terhadap kerentanan hak privasi individu, khususnya dalam bentuk perekaman tanpa izin dan penyebaran konten pribadi melalui platform digital. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya pelanggaran hak konstitusional warga negara serta belum optimalnya perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap korban perekaman tidak sah dan penyebaran konten pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ruang lingkup penelitian meliputi aspek normatif perundang-undangan, implementasi perlindungan hukum, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi korban dalam memperoleh keadilan. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, teknis, dan budaya hukum. Rendahnya literasi digital masyarakat, belum operasionalnya otoritas pengawas data pribadi, serta lemahnya penegakan hukum mengakibatkan korban kesulitan memperoleh pemulihan hak secara efektif. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, regulasi turunan yang teknis, serta mekanisme pemulihan hak korban yang lebih berpihak dan responsif. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran privasi digital harus diarahkan tidak hanya pada aspek represif, tetapi juga pada aspek preventif dan rehabilitatif secara menyeluruh.
Copyright (c) 2025 Naila Adiska Putri, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP BANK YANG GAGAL MELINDUNGI DATA REKENING NASABAH DI INDONESIA
Digitalisasi sektor perbankan telah meningkatkan efisiensi layanan keuangan, namun juga memunculkan risiko signifikan terhadap keamanan data pribadi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum bank dan efektivitas penerapan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya ketika bank gagal melindungi data rekening nasabah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sebagai pengendali data memiliki kewajiban teknis dan administratif yang tegas untuk memperoleh persetujuan eksplisit dan menjamin keamanan data nasabah. Namun, studi kasus terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Jago mengungkap lemahnya sistem keamanan internal dan pengawasan yang mengakibatkan kebocoran data berskala besar. UU PDP telah mengatur sanksi administratif secara komprehensif, termasuk denda, teguran, hingga pencabutan izin. Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih terbatas akibat lemahnya pengawasan, belum adanya lembaga pengawas independen, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, audit kepatuhan berkala, peningkatan literasi digital, dan harmonisasi regulasi antar sektor sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan data pribadi di sektor perbankan. Perlindungan data bukan hanya aspek teknis, tetapi juga bentuk konkret dari penghormatan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Copyright (c) 2025 Fathan Al Majid, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN PUBLIC RELATIONS DALAM MENGELOLA CITRA DAN MEMBANGUN REPUTASI (Studi Kasus pada PT. Gerak Cepat Express)
Public Relations (PR) memainkan peran penting dalam mengelola citra dan membangun reputasi sebuah organisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan transparan ini, peran PR tidak hanya terbatas pada komunikasi eksternal, tetapi juga mencakup hubungan internal, pengelolaan krisis, dan pemantauan persepsi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Public Relations dalam mengelola citra dan membangun reputasi perusahaan di kalangan pelanggan PT. Gerak Cepat Express. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumentasi.
Copyright (c) 2025 Nurraya Nurraya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI ASEAN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2020-2022
Permasalahan etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi isu internasional yang kompleks, melibatkan berbagai aktor dan organisasi, termasuk ASEAN. Studi ini menganalisis strategi ASEAN dalam menangani konflik Rohingya selama periode 2020-2022, dengan fokus pada pendekatan diplomatik dan bantuan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif- analitik untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil ASEAN, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian konflik. Meskipun ASEAN telah berusaha memainkan peran aktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa respons ASEAN masih terbatas oleh prinsip non-intervensi dan ketergantungan pada konsensus antaranggota. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya penguatan mekanisme ASEAN dalam menangani isu hak asasi manusia dan pengungsi, guna meningkatkan legitimasi dan efektivitasnya sebagai organisasi regional.
Copyright (c) 2025 Ridwan Tulus Rianto, Wachid Ridwan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KRISIS POLITIK AGRARIA PADA MASYARAKAT ADAT BULANG TENGAH SEMANGUS
Copyright (c) 2025 Chuchen Sundari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI KOMUNIKASI HOST PODCAST MALAKA PROJECT DALAM MENYAJIKAN ISU NASIONAL SECARA MENARIK BAGI GENERASI MUDA
Perkembangan media digital telah membuka ruang baru bagi generasi muda dalam mengakses isu-isu nasional secara lebih fleksibel, interaktif, dan menarik. Salah satu medium yang berkembang pesat pada era ini adalah podcast, termasuk podcast dari program Malaka Project yang secara konsisten menyajikan berbagai topik sosial, politik, dan budaya. Topik-topik ini disampaikan melalui pendekatan komunikatif yang dialogis, mendalam, serta kontekstual. Analisis dalam artikel ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif, serta teknik simak–catat untuk mengkaji tiga puluh episode Malaka Project secara mendetail. Fokus analisis ini diarahkan pada tiga indikator utama, yaitu aspek edukatif, berimbang, dan kredibilitas narasumber yang dihadirkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa podcast Malaka Project ini berhasil membangun komunikasi yang reflektif melalui narasi personal, keberagaman pandangan, serta validitas sumber informasi. Dengan menggabungkan unsur budaya populer dan pendekatan humanistik, podcast Malaka Project tampil sebagai media digital yang efektif dan relevan dalam mendorong kesadaran kritis dan literasi sosial di kalangan generasi muda saat ini.
Copyright (c) 2025 Alya Hafsah Habibah, Ananda Juleandhika Kurniaraja , Sentia Dewi , Risma Nailal Muna , Arya Gading Ahmad , Nadya Chantika , Hendra Lutfi Pasha , Erland Tambunan , Alaika Naura Aditha , Dzakwan Atha Sina https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
Peneliti akan membahas Politik Identitas, muncul akibat pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh suku Meranjat sebagai suku mayoritas di desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik identitas dalam pemilihan kepala desa dan faktor apa yang digunakan oleh calon kepala desa untuk mempengaruhi pemenangan dalam pemilihan kepala desa di desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data utama diperoleh dari wawancara dengan masyarakat desa Pangkalan Benteng. Hasil penelitian di lapangan memperlihatkan masyarakat yang memiliki rasa kesetian yang kuat terhadap suku, adanya keinginan untuk mendapatkan pengakuan dalam segi politik, sosial budaya dan ekonomi dan adanya ciri khas pembeda antara suku meranjat dengan suku lainnya. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemenangan dalam pemilihan kepala desa di desa Pangkalan Benteng, seperti eksistensi calon kepala desa, kapabilitas dan rekam jejak serta kampanye sosial.
Copyright (c) 2025 Khansa Aulia K, Komaruddin, Reni Apriani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian konflik agraria antara PT. Musi Hutan Persada (MHP) dengan masyarakat kelompok tani Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian konflik yang diterapkan meliputi skema kemitraan MHBM, mediasi pemerintah daerah, serta pemberian kompensasi terbatas. Namun, pendekatan ini dinilai belum menyelesaikan akar permasalahan karena cenderung top-down, kurang transparan, dan tidak mengakui hak substantif masyarakat atas tanah garapan mereka secara turun-temurun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria perlu diarahkan pada strategi transformasional berbasis rekognisi hak, redistribusi lahan, serta restrukturisasi hubungan kekuasaan antara negara, perusahaan, dan masyarakat guna mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Rahma Adellina, Ryllian Chandra Eka Viana , Najmi Muhammad Fadli https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS POLITIK LINGKUNGAN DALAM REKLAMASI LAHAN
Penelitian ini mengkaji politik lingkungan dalam reklamasi lahan bekas pertambangan Galian C di Kampung Sugihwaras, Talang Jambe, Palembang, dengan fokus pada transformasi kawasan menjadi wisata Kampung Kreatif berbasis lingkungan. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa reklamasi lahan di Kampung Sugihwaras berhasil memulihkan kerusakan ekologis sekaligus menciptakan manfaat sosial ekonomi melalui budidaya ikan air tawar, pertanian hortikultura, dan pengembangan UMKM lokal. Keberhasilan ini ditopang oleh kolaborasi aktor lokal yaitu pemerintah sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku utama, dan sektor swasta melalui program CSR PT Pertamina. Transformasi kawasan ini menunjukkan praktik politik lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan, meskipun menghadapi tantangan pada aspek pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan Pokdarwis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reklamasi berbasis kolaborasi menjadi strategi penting dalam mewujudkan keadilan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Copyright (c) 2025 Iis Afrida, Rylian Chandra Eka Viana, Ibrahim Mifthafariz Mirza3 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
POLITIK TATA KELOLA INFRASTRUKTUR DI KOTA PALEMBANG
Penelitian ini menganalisis politik tata kelola infrastruktur di Kota Palembang dengan fokus pada penataan kabel jaringan internet pada periode 2019–2023 di masa kepemimpinan Walikota Harnojoyo. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-struktur dengan pihak pemerintah dan penyedia layanan, serta dokumentasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penataan telah dilakukan melalui pembentukan tim teknis bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) untuk merapikan kabel pada titik-titik strategis kota. Namun, penataan infrastruktur ini menghadapi hambatan serius berupa ketiadaan Peraturan Walikota (Perwali) khusus yang mengatur detail teknis pemasangan kabel internet serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Setiap dinas terkait cenderung bekerja secara sektoral tanpa integrasi kebijakan yang menyeluruh, sehingga penataan belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola infrastruktur jaringan internet bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan kebijakan dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan urgensi penyusunan Perwali dan pembentukan mekanisme koordinasi terpadu antarinstansi guna mendukung implementasi Smart City secara efektif di Kota Palembang.
Copyright (c) 2025 Titin Sumantri, Komaruddin Komaruddin , Hatta Azzuhri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PROSES POLITIK DALAM PEMEKARAN DESA (Studi Pada Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)
Penelitian ini membahas proses politik dalam pemekaran Desa Sungai Rengit menjadi Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pemekaran dan proses politik yang terjadi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran desa didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk, luas wilayah yang menyulitkan pelayanan publik, ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan desa induk, serta aspirasi masyarakat untuk pemerataan pembangunan. Proses politik pemekaran melibatkan musyawarah, pembentukan panitia pemekaran, penyusunan dokumen administratif, hingga pengesahan oleh pemerintah kabupaten. Pemekaran ini menunjukkan bahwa sistem politik desa bersifat adaptif dalam merespons tuntutan masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa
Copyright (c) 2025 Novi Ayu Savitri, Norma Juainah , Dumyati Dumyati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENDIDIKAN POLITIK MELALUI KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DIKELURAHAN AIR GADING KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan politik melalui Kampung Anti Politik Uang di Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik politik uang yang merusak tatanan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan mencakup empat aspek utama menurut Giesecke, yaitu bildungwissen, orientierungwissen, verhaltungwissen, dan aktionwissen. Kampung Anti Politik Uang berhasil membentuk pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang, membangun orientasi nilai dan sikap kritis terhadap politik transaksional, mengubah perilaku politik warga menjadi lebih sesuai dengan norma dan hukum, serta mendorong tindakan kolektif dalam menolak politik uang. Strategi Bawaslu dalam program ini meliputi edukasi melalui sosialisasi yang bersifat partisipatif serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis komunitas efektif dalam membangun kesadaran dan perilaku politik yang berintegritas guna mendukung pemilu yang bersih dan bermartabat.
Copyright (c) 2025 Divya Divya, Norma Juainah , Siti Anisyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
SUFISME SEBAGAI AGEN STABILITAS SOSIAL DALAM KONTEKS PASCAKONFLIK
Artikel ini mengkaji peran sufisme sebagai kekuatan sosial dalam membangun stabilitas pascakonflik di Mesir setelah peristiwa Arab Spring. Berangkat dari studi kualitatif berbasis telaah literatur dan pendekatan teori sosial, tulisan ini menempatkan tarekat sufi tidak hanya sebagai komunitas spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang aktif membentuk etika publik, menjaga kohesi sosial, dan merawat imajinasi kolektif keagamaan yang damai. Dalam situasi negara yang mengalami turbulensi politik dan disintegrasi sosial, tarekat hadir sebagai agen yang menawarkan ketenangan spiritual dan stabilitas sosial melalui praktik-praktik keagamaan yang inklusif dan anti-kekerasan. Dengan menelusuri relasi tarekat dengan negara, masyarakat sipil, serta simbolisme moral yang mereka bangun, artikel ini menyoroti bagaimana sufisme berfungsi sebagai religious soft power sekaligus modal sosial yang berkontribusi dalam proses rekonsiliasi pascakonflik. Temuan ini memperlihatkan bahwa tarekat dapat menjadi bagian dari solusi sosial, bukan sekadar warisan budaya atau relik spiritual masa lalu.
Copyright (c) 2025 Muhammad Nur Hidayatulloh https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI PEMASARAN POLITIK PASANGAN JAROT-ANSORI DALAM MEMENANGKAN PILKADA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024
Pentingnya strategi pemasaran politik dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Dalam proses untuk meraih kemenangan kandidat, sangat diperlukannya strategi bagaimana agar kandidat yang diusung partai bisa dikenal oleh masyarakat. Maka pentingnya strategi politik bagi setiap partai poltik dalam mengikuti pemilu, diperlukannya sumber daya manusia yang mempunyai pandangan kritis terhadap politik dan partai sehingga kampanye yang dilakukan dapat perhatian dan dikenal masyarakat. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena dan fakta-fakta terkait dengan strategi pemasaran politik, Analisis data dilakukan menggunakan teori Produk, Promosi, Price (Harga) dan Place (Tempat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pemasaran politik JAROT-ANSORI sudah benar-benar dijalankan dan sudah sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis.
Copyright (c) 2025 Isnaini Annas Solihan, Lalu Ahmad Taubih https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
GERAKAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK KEBOCORAN MINYAK PERTAMINA
Penelitian ini membahas gerakan masyarakat terhadap dampak kebocoran minyak Pertamina di Desa Talang Balai, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim. Kebocoran minyak yang terjadi pada 25 September 2024 akibat patahnya pipa penyalur Pertamina menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara, sehingga mengancam kehidupan ekonomi dan kesehatan masyarakat setempat. Penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian akibat matinya ikan di sungai serta rusaknya tanaman perkebunan karet dan nanas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan masyarakat muncul sebagai respons atas kerusakan lingkungan yang menimbulkan penderitaan kolektif. Namun, efektivitas gerakan ini dihambat oleh kurangnya keterbukaan informasi dari pihak perusahaan dan pemerintah, serta keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menangani pencemaran lingkungan. Dalam konteks teori James C. Scott, perlawanan masyarakat Desa Talang Balai berkembang dari everyday forms of resistance seperti pendokumentasian mandiri dan komunikasi informal, menjadi public transcript berupa aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi informasi, penegakan regulasi lingkungan yang tegas, serta pemenuhan tanggung jawab perusahaan dan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan hidup masyarakat terdampak.
Copyright (c) 2025 Mutmainnah Mutmainnah, Norma Juainah , Dumyati Dumyati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PRODUKSI MEDIA DIGITAL DALAM UPAYA MELESTARIKAN BATIK PADA SISWA MI MASLAKUL AKHYAR
Pada kegiatan ini kami melakukan penelitian berupa pengabdian/pengenalan mengenai pengertian batik, jenis-jenis batik, asal batik, dan penerapan batik di kehidupan sehari-hari kepada siswa-siswi kelas 3 MI Mashlakul Akhyar yang dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Mei 2025. Kami melakukan pengabdian ini dengan memaparkan materi yang kami tunjukan melalui slide dan di presentasikan di depan siswa-siswi MI Mashlakul Akhyar. Setelah memaparkan materi mengenai batik kami menyediakan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada siswa dan siswi untuk mengetahui apakah anak-anak tersebut mengerti dan paham apa yang kami presentasikan. Lalu, kami menyediakan beberapa games, lalu mewarnai motif batik yang telah kami sediakan dan juga mengajari cara membuat dokumentasi video secara sinematik. Siswa dan siswi MI Mashlakul Akhyar diwajibkan untuk mewarnai motif tersebut sebagai bentuk kreativitasan mereka dan kecintaan mereka terhadap batik yang merupakan bagian dari budaya tanah air, serta membuat video dokumentasi dari kegiatan tersebut secara sinematik. Hasil pengabdian ini siswa dan siswi mampu mengenal budaya Indonesia lebih dalam dan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan mampu melakukan produksi video dokumentasi secara sinematik.
Copyright (c) 2025 Fikri Reza, Windhi T Saputra , Garcia Krisnando Nathanael https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS FRAMING MODEL PAN & KOSICKI PADA AKUN INSTAGRAM @ahmadalimuddin_ TERKAIT ISU PEMBENTUKAN PROVINSI PULAU SUMBAWA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akun Instagram @ahmadalimuddin_ membingkai isu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Latar belakang penelitian ini adalah maraknya penggunaan media sosial sebagai media penyampaian isu politik lokal dan pentingnya memahami strategi komunikasi yang membentuk persepsi publik. Metode yang digunakan adalah analisis framing model Pan & Kosicki dengan pendekatan kualitatif deskriptif pada tiga konten reels tentang PPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap reels memiliki framing yang berbeda, di mana reels pertama menampilkan sikap simbolik Gubernur NTB sebagai strategi komunikasi politik yang netral, reels kedua membingkai narasi ketimpangan pembangunan dan perjuangan rakyat Sumbawa yang terpinggirkan, sedangkan reels ketiga membingkai aksi demonstrasi masyarakat sebagai bentuk ekspresi sah atas kekecewaan terhadap kebijakan pusat. Ketiga reels tersebut menggunakan struktur sintaksis, tematik, dan retoris yang sistematis dalam menyusun narasi, sehingga membentuk realitas sosial tertentu dan memengaruhi emosi publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai kanal penyebaran informasi, melainkan juga sebagai medium penting bagi aktor lokal seperti @ahmadalimuddin_ dalam membangun kesadaran kolektif dan opini publik tentang isu daerah. Framing yang digunakan bersifat strategis, emosional, dan sarat makna simbolik, sehingga mampu membentuk opini publik dan menciptakan keterlibatan masyarakat secara luas
Copyright (c) 2025 Abdie Karamullah, Vivin Nila Rakhmatullah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL DALAM TRADISI BELIS PADA MASYARAKAT DESA PADERAPE KECAMATAN PULAU ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Indonesia sebagai negara multikultural memiliki beragam tradisi adat, salah satunya adalah praktik belis dalam pernikahan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Desa Paderape, Kabupaten Ende. Belis secara tradisional merupakan simbol penghargaan, tanggung jawab, dan penyatuan dua keluarga. Namun, seiring perkembangan zaman, makna belis mengalami pergeseran menjadi tolok ukur status sosial dan beban ekonomi, bahkan memicu berbagai masalah seperti pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari tokoh adat, masyarakat Desa Paderape, serta mahasiswa asli NTT yang memahami konteks belis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis yang semula bernilai sakral kini bergeser menjadi komodifikasi sosial, di mana nominalnya ditentukan oleh pendidikan, status keluarga, dan kemampuan finansial mempelai pria. Tingginya tuntutan belis mendorong praktik paru dheko (kawin lari) sebagai upaya menghindari beban adat. Selain itu, distorsi makna belis turut memperkuat ketimpangan gender, di mana perempuan dianggap sebagai "milik" suami setelah dibayar dengan mahar tinggi. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya revitalisasi makna belis sesuai nilai luhur adat, dengan melibatkan peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam menetapkan standar belis yang realistis. Rekomendasi mencakup edukasi kesetaraan gender, sosialisasi adat yang berkeadilan, serta penyesuaian praktik belis agar tidak lagi menjadi penghalang pernikahan yang sehat dan setara
Copyright (c) 2025 Izah Nur Zahra, Abbyzar Aggasi, Eri Sofiatry https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK DALAM MEMPROMOSIKAN DAN MELESTARIKAN TRADISI BARAPAN KEBO SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA SUMBAWA
Barapan Kebo merupakan tradisi khas masyarakat Sumbawa yang memiliki nilai budaya, sosial, dan historis. Tradisi ini tidak hanya sekadar perlombaan pacuan kerbau di sawah, tetapi juga simbol kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Namun, di era modern, tradisi ini mulai menghadapi tantangan berupa menurunnya minat generasi muda dan arus globalisasi. Untuk menjaga eksistensinya, media sosial menjadi sarana strategis dalam mempromosikan dan melestarikan tradisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran media sosial dalam mendukung pelestarian dan promosi Barapan Kebo. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi konten media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam empat aspek utama: (1) sebagai media koordinasi dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tradisi; (2) sebagai sarana kontribusi masyarakat melalui penyebaran konten budaya secara digital; (3) membentuk organisasi kerja berbasis digital yang kolaboratif; dan (4) menjadikan masyarakat sebagai subjek budaya yang aktif dalam mendokumentasikan dan membagikan nilai-nilai tradisi. Platform Facebook terbukti efektif menjangkau audiens luas dan memperkenalkan tradisi ini ke generasi muda. Kesimpulannya, media sosial berperan penting dalam menjaga eksistensi Barapan Kebo. Pelestarian budaya di era digital memerlukan strategi kreatif yang memanfaatkan teknologi secara optimal agar tradisi lokal tetap hidup dan dan berkembang.
Copyright (c) 2025 Dewi Anggia Saputri, Abbyzar Agassi, Eri Sofiatry https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN LITERASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI GENERASI Z DALAM PEMILU 2024
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana literasi politik berperan dalam membentuk dan meningkatkan partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Generasi Z, yang tumbuh di era digital dan mendominasi populasi pemilih pemula, memiliki potensi besar dalam menentukan arah demokrasi. Namun, masih terdapat tantangan serius terkait minimnya pemahaman politik yang mendalam di kalangan mereka. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menyoroti pentingnya literasi politik sebagai fondasi bagi partisipasi elektoral yang rasional, kritis, dan berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan perlunya strategi pendidikan politik yang inovatif dan adaptif terhadap pola komunikasi Gen Z agar partisipasi mereka dalam Pemilu benar-benar meningkat bermakna.
Copyright (c) 2025 Rachel Kezia Margareth Tambunan, I Ketut Putra Erawan , Tedi Erviantono https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS KUALITAS SOSIALISASI POLITIK TERHADAP AKSESIBILITAS TUNANETRA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024
tunanetra pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Komplek Tunanetra Kecamatan Ilir Timur III Palembang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari prinsip kesetaraan hak politik yang diamanatkan dalam konstitusi dan regulasi internasional, namun dalam praktiknya masih ditemukan hambatan akses bagi pemilih tunanetra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pemilih tunanetra dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, serta dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan sejumlah program sosialisasi, antara lain simulasi pemungutan suara, penyediaan media edukatif, dan video panduan. Program ini efektif menumbuhkan rasa percaya diri pemilih tunanetra, namun distribusi informasi adaptif masih belum merata. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan penyediaan template braille yang hanya tersedia untuk surat suara Presiden dan DPD, aksesibilitas fisik menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum ramah disabilitas, serta keterampilan komunikasi petugas KPPS yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, sosialisasi lebih banyak diterima melalui jalur informal seperti keluarga, Ketua RT, atau komunitas, bukan dari KPU secara langsung. Peran organisasi penyandang disabilitas seperti PERTUNI juga masih terbatas dalam mendukung advokasi dan edukasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun KPU telah menunjukkan komitmen inklusivitas, efektivitas sosialisasi politik masih parsial. Oleh karena itu, diperlukan kesinambungan program, peningkatan sarana aksesibilitas, serta penguatan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas tunanetra
Copyright (c) 2025 Akhmad Fakhri Dwi Saputra, Kun Budianto , Siti Anisyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS POLITIK ETNIS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SRIMULYOKECAMATAN BELITANG MULYA KABUPATEN OKU TIMUR PERIODE 2021-2027
Penelitian ini menganalisis dinamika politik etnis dalam pemilihan Kepala Desa Srimulyo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten OKU Timur, periode 2021-2027. Fokus utama adalah peran faktor etnis dalam proses pemilihan dan strategi kandidat dalam meraih dukungan dari berbagai kelompok etnis. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, calon kepala desa, dan pemilih, serta analisis dokumen terkait. Hasil menunjukkan bahwa politik etnis berperan signifikan sebagai instrumen kampanye dan mobilisasi politik, dengan identitas etnis mempengaruhi preferensi pemilih serta pembentukan koalisi. Temuan ini memberikan wawasan kritis tentang hubungan antara etnisitas dan politik lokal, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilihan desa yang lebih inklusif dan demokratis. Hasil kajian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik politik etnis di tingkat desa di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Risalatul Khasanah, Taufik Akhyar, Najmi Muhammad Fadli https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEREMPUAN DAN HAK ASASI SEBAGAI BASIS PENGUATAN KEADILAN SOSIAL MELALUI PENDEKATAN TEORI FEMINISME INTERDISIPLINER
Perempuan dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun keadilan sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan hak perempuan melalui pendekatan teori feminisme interdisipliner, yang memadukan aspek sosial, hukum, dan budaya dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan mengedepankan perspektif feminis, penelitian ini melihat bagaimana struktur kekuasaan dan norma sosial yang patriarkal dapat dikritisi untuk mengoptimalkan perlindungan hak perempuan. Pendekatan interdisipliner menawarkan suatu kerangka untuk memahami fenomena ketidakadilan yang dialami perempuan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, sosiologi, dan studi gender. Dalam konteks ini, penting untuk memfasilitasi perubahan kebijakan yang dapat menciptakan keadilan sosial yang inklusif bagi perempuan, serta menjamin hak asasi mereka. Melalui pendekatan ini, penelitian ini juga menyarankan adanya reformasi hukum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, serta peran aktif masyarakat dalam mendorong perubahan sosial. Dengan demikian, teori feminisme interdisipliner memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat gerakan hak asasi perempuan sebagai bagian integral dari upaya keadilan sosial yang lebih luas.
Copyright (c) 2025 Dilla Nasution https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EMPLOYEE PERFORMANCE ANALYSIS IN THE SERVICE EDUCATION AND CULTURE OF EAST BOLAANG MONGONDOW REGENCY
Employee performance that has been carried out in the past with satisfactory assessments is certainly able to be placed by the organization to have a good assessment for its employees, but it is necessary to instill awareness that what is obtained through satisfactory performance still needs to be improved. The assessment obtained becomes a reference and benchmark for success in the future, therefore performance becomes a necessity to encourage employees to master the tasks and functions assigned so that performance is increasingly better in presenting a figure who always protects, fosters, guides and directs to good things. ASN as an asset in achieving regional development must continue to be developed and improved which cannot be postponed because the era of competition continues to move forward. with the aim of describing and studying how well the performance of employees at the East Bolaang Mongondow Regency Education and Culture Office is seen from the aspects of effectiveness and efficiency, authority and responsibility, discipline and initiative aspects. According to Sugiono (2020) qualitative research is called a "naturalistic research method because the research is conducted in natural conditions". The selection of Qualitative Methodology was chosen by researchers to reveal and understand in depth things that are not yet known or are only slightly known, and also researchers want to be directly involved in collecting data for research. Employee performance reviewed from the aspects of effectiveness and efficiency in carrying out work can be concluded that employees work optimally in accordance with the applicable SOP in the Department of Education and Culture Where employees do their work optimally in accordance with the job description which is the responsibility of each employee, in terms of costs arising from the work of employees working optimally so that there is an effect of efficiency in budgeting expenditures arising from the work Where also the Department of Education and Culture is carrying out budget efficiency due to limited DPA funds from the Department of Education and Culture in supporting planned programs / activities. From the aspect of job suitability, competence and employee placement are considered appropriate even though there are still employees who do not have a Bachelor's degree.
Copyright (c) 2025 Susvita Mokosuli, Itje Pangkey , Fitri Mamonto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
RESPONSIBILITY OF PUBLIC SERVICE IN HANDLING CUSTOMER COMPLAINTS OF THE MUARA TIRTA REGIONAL PUBLIC DRINKING WATER COMPANY IN GORONTALO CITY
This study aims to evaluate the responsiveness of public services in handling customer complaints at the Muara Tirta Regional Drinking Water Company (Perumdam) in Gorontalo City. The sub-focus of this study is 1). Ability to respond to customers. 2) Speed ​​of service. 3) Accuracy of service. 4) Accuracy of service. 5) Timeliness of service. 6) Ability to respond to customer complaints. The method used is a qualitative approach, primary data obtained through in-depth interviews conducted with various informants including the Director, Customer Relations Manager, Assistant Manager of Subscription Services & Marketing and Assistant Manager of Distribution Transmission and Disturbances, customers, secondary data from journal books. Data analysis was carried out through the stages of classification, reduction, description and drawing conclusions. The results of the study indicate that 1) Perumdam Muara Tirta's ability to respond to customer complaints is not yet consistent. Because even though communication channels and efforts by officers are available, there are still delays in handling. 2) The speed of service at Perumdam Muara Tirta is still inconsistent, where simple complaints can be handled quickly but complex cases often exceed the target, so it is necessary to improve coordination and optimize SOPs so that services are more consistent with customer expectations. 3) the accuracy of service at Perumdam Muara Tirta still varies, because there are customers who get solutions according to complaints, but some others still experience recurring problems. 4) the accuracy of service at Perumdam Muara Tirta has received attention through the implementation of SOPs and field verification, but its implementation in the field still needs to be strengthened so that each customer complaint can be handled more carefully, precisely and completely. 5) the timeliness of complaint services at Perumdam Muara Tirta, Gorontalo City, in general has been attempted through picket schedules, standby teams and the implementation of SOPs, but in the field some customers have not fully experienced the service according to the promised time. 6) The ability to respond to customer complaints at Perumdam Muara Tirta has been demonstrated through rapid response efforts and information transparency, however, technical limitations and field constraints mean that the benefits of these services have not been fully felt equally by all customers. Perumdam Muara Tirta must strengthen the consistency of SOP implementation, improve coordination between departments, strengthen the capacity and accuracy of officers in handling complaints, and increase transparency and accountability of information to customers.
Copyright (c) 2025 Kemal Fidriansyah, Irawaty Igirisa , Fenty Prihatini Dance Tui https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTATION OF THE DECISION ON COMPETENCY STANDARDS FOR HIGH-LEADER PRATAMADI POSITIONS IN THE GOVERNMENT OF EAST BOLAANG MONGONDOW REGENCY
This study aims to analyze the implementation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Decree No. 409 of 2019 concerning the Competency Standards for Primary High-Level Leadership Positions (JPTP) in East Bolaang Mongondow Regency. The research focuses on the implementation of the policy in the position filling process and its supporting and inhibiting factors. The results indicate that implementation is not optimal due to continuing discrepancies in educational qualifications, limited training, and political influence. However, there is an increasing commitment to the merit system and transparency of selection. This study's recommendations emphasize the importance of strengthening the capacity of the BKPSDM, ongoing training, and digitizing the ASN information system.
Copyright (c) 2025 Gusti Aditya, JEH Mokat, Devie SR Siwi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTATION OF THE DECENTRALIZATION POLICY FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT OF SPECIALISTS FOR HARKAMTIBMAS AT THE SPN POLDA SULUT
The aim is to improve the competence of civil servants in the Indonesian National Police so that they have knowledge, leadership attitudes and technical skills.In Specialist Development Education. However, there are still problems in the Participant Determination Process, the Learning Process, and the technical implementation are still less than optimal. Therefore, a study was conducted entitled Implementation of the Decentralization Policy for Specialist Development Education at the North Sulawesi Regional Police SPN. This research is a qualitative method research, where data collection is carried out using interview methods, observation, documentation and other sources which aim to find out, describe, analyze and Decentralize Specialist Development Education at the SPN Polda Sulut based on the Chief of Police Regulation No. 14 of 2015. The research location is at the North Sulawesi Police State Police School and the North Sulawesi Police Human Resources Bureau. The research found that there were problems in the implementation of the selection of participants and the implementation of specialist development education at the North Sulawesi Regional Police's National Civil Service Agency (SPN Polda Sulut) due to communication and resource factors. Therefore, it is necessary to optimize the implementation of the Decentralized Specialist Development Education at the SPN Polda Sulut by gradually building coordination and communication, as well as fully decentralizing the program.
Copyright (c) 2025 Bonar Sitorus, Itje Pengkey, Thelma Wawointana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DINAMIKA PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI DAN RESPON POLITIK DI DESA BAKUNG : STUDI KASUS PT CIPTA MANDALA LUMBER NUSANTARA
Industri pengolahan kayu memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun aktivitas produksi sering kali menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan limbah industri dan respons politik yang muncul akibat dampak pencemaran yang dihasilkan oleh PT Cipta Mandala Lumber Nusantara di Desa Bakung, Kabupaten Ogan Ilir. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola konflik dan upaya penanganannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah pada tahap awal belum optimal, sehingga menimbulkan keluhan masyarakat berupa debu hitam, gangguan kesehatan, dan keresahan lingkungan. Respons masyarakat kemudian berkembang menjadi aksi kolektif yang menuntut transparansi serta tanggung jawab perusahaan. Kondisi ini memunculkan dinamika politik lokal yang melibatkan pemerintah desa, perusahaan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya perbaikan seperti pemasangan boiler, penyaring udara, peninggian cerobong, serta pemantauan berkala berhasil mengurangi gangguan lingkungan dan mengubah persepsi masyarakat menjadi lebih positif. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan limbah industri tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga politis, sehingga memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan demi terwujudnya keadilan lingkungan.
Copyright (c) 2025 M.Wisnu Syailendra, Ainur Ropik , Dumyati Dumyati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN SATGAS SABER PUNGLI DALAM PEMBERANTASAN PUNGLI
Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk penyimpangan wewenang yang merusak tatanan hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik ini kerap terjadi pada sektor pelayanan publik, termasuk di jalur transportasi truk wilayah Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Palembang membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melalui Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 53/KPTS/ITDAKO/2024 sebagai langkah strategis dalam memberantas praktik pungli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satgas Saber Pungli dalam upaya pemberantasan pungli di Kota Palembang, khususnya di Kecamatan Kertapati, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, serta didasarkan pada teori kebijakan publik Mohamad Steven Alim yang mencakup lima tahapan, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Satgas Saber Pungli telah memberikan dampak positif dalam menekan praktik pungli melalui kegiatan operasi penertiban, sosialisasi, dan upaya pencegahan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, strategi pemberantasan pungli di Kota Palembang memerlukan penguatan komitmen politik (political will), peningkatan sinergi antarlembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat agar tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas dapat tercapai secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 M. Ikhsan Nurhadi, Norma Juainah , Deany Afriani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0